Analisis kebutuhan lokal (Need Assessment) KPHP Bungo II dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak
DOI:
https://doi.org/10.32522/ujht.v8i2.15522Keywords:
analisis, kebutuhan, KPHP, tingkat tapak.Abstract
Pembangunan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)merupakan upaya menghadirkan negara di tingkat tapak dalampengelolaan kehutanan sebagai upaya mewujudkan optimalisasipengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Penelitian dilakukan dengan berdasarkan fakta-fakta historis yang merupakan usaha pemerintah dalam hal ini KLHK yang berniatmelakukan pengelolaan sampai pada tingkat tapak. Pengelolaanhutan berbasis KPH mengedepankan sinergitas antarapeningkatan nafkah keluarga dan kemantapan hutan. Pendekatanpenelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah yang dijadikan obyekpenelitian yang akan dikuantifikasi dengan menggunakan skalalikert. Konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan need assessment lokal ini adalah perpaduan konsep kelembagaandengan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasismasyarakat. Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan hasilscoring menggunakan konsep skala likert dengan mengubahparameter kualitatif menjadi kuantitatif. Penilaian dilakukan oleh peneliti dengan informan yang relevan dengang topik penelitian, mengingat rumus yang digunakan adalah rumus interval yang didasarkan pada 5 (lima) interval. Fungsi kegiatan pemantauanterhadap KPH pada prinsipnya difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara menggali informasi secararegular berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPHP Bungo II yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hambatanregulasi, kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM dan kapasitasmasyarakat. Apabila kegiatan pemanfaatan hutan masih berjalan maka kemandirian pengelolaan sesuai dengan visi KPHP Bungo II tidak dapat tercapai.References
Acheson JM. 2006. Institutional failure in resource management. Annu. Rev. Anthropol. 35:117–34.
Agrawal A, Gupta K. 2005. Decentralization and participation: The governance of common pool resources in Nepal’s Terai. World Dev. 33(7): 1101-1014.
Agrawal A, Ostrom E. 2001. Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal.Politics & Society 29(4):485-514
Davenport MA, Bridges CA, Mangun JC, Carver AD, Williard KW, Jones EO. 2010. Building local community commitment to wetlands restoration: A case study of the Cache River Wetlands in Southern Illinois, USA. Environmental Management 45 (4): 711-722. doi: 10.1007/s00267-010-9446-x. Epub 2010 Feb 3
Dietz T, Ostrom E, Stern PC. 2003. The struggle to govern the commons. SCIENCE 302: 1907-1912 Doi 10.1126/ science.109101
North DC. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge university press.
Hardin G. 1968. The tragedy of the commons.Science.162 (3859):1243–48.
Hamzah, H., Suharjito, D., & Istomo, I. (2015). Efektifitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 2(2), 116-128.
Siep, N., Paskalis, L., & Warsiyah, W. (2019). ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL PADA PENGELOLAAN HUTAN DI DISTRIK KAYO KABUPATEN YAHUKIMO PAPUA. Jurnal Rekayasa Lingkungan, 19(1).
Rubynski, P., Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. (2018). PERAN KELEMBAGAAN NAGARI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI NAGARI SIRUKAM, KABUPATEN SOLOK THE ROLE OF NAGARI INSTITUTIONS IN FOREST MANAGEMENT IN NAGARI SIRUKAM, KABUPATEN SOLOK. Gorontalo Journal of Forestry Research, 1(2), 30-39.
Irawan, A., Iwanuddin, I., & Ekawati, S. (2017). Analisis persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 14(1), 71-82.
SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.8658/MENLHK-
KPHP/PKPHP/HPL.O /12/2018.