EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7(2).
Juandri, F. A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2wkss) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
Media Indonesia. 2020. Sektor Pertanian Penggerak Perekonomian, dalam https://mediaindonesia.com/hut-ri/336452/sektor-pertanian-penggerak-perekonomiannasional#:~:text=Pada%20kuartal%20II%202020%2C%20sektor,yakni%20tumbuh%202%2C19%25., diakses pada 2 Juni 2021
Rahmawati, R., Arni, A., & Imadduddin, I. (2021). Persepsi Kebahagiaan Pada Masyarakat Banjar di Desa Gandaraya Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Al-Husna, 1(1), 78-93.
Rustandi, Yudi dan Rahmat Suhadi. 2020. Evaluasi Fungsi Kelembagaan Kelompok Tani di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Jawa Timur. Agrica Estensia. Vol. 11, No. 2, November.
Simluhtan, 2021. Daftar Kelompok Tani di Kabupaten Mahakam Ulu https://app2.pertanian.go.id/simluh2014/xdghjrwt/listKecpoktan.php., diakses pada 10 Mei 2021.
Wahyuni, Ayu. 2015. Evaluasi Pembinaan Kelembagaan Petani Pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaa (PUAP) di Kecamatan Serang Kota Serang . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
DOI: http://dx.doi.org/10.30872/jar.v12i2.9015
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Administrative Reform

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Administrative Reform (JAR)
pISSN: 2337-7542 | eISSN: 2615-6709
Organized and Published by Magister Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
W : http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/
E : jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Jurnal Administrative Reform (JAR) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.