PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA RIAN DAN DESA KAPUAK

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan Desa di Desa Rian dan Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Charles O. Jones implementasi kebijakan mencakup Aktivitas Organisasi, Interprestasi, dan Aplikasi/Penerapan.               

Jenis penelitian yaitu kualitatif. Informan yaitu Camat Muruk Rian, Kepala Desa dan staf desa Rian dan Desa Kapuak. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi/Catatan Lapangan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak dari aspek aktivitas organisasi belum berjalan dengan maksimal disebabkan pembagian tugas tidak merata dan tidak disertai dengan petnjuk teknis yang jelas pada staf desa Rian dan Desa Kapuak.  Dari aspek aktivitas interprestasi yaitu pemahaman staf desa mengelola administasi umum masih kurang, kepatuhan staf desa belum berjalan dengan baik, kesadaran staf desa mengurus administrasi umum sudah baik, tanggung jawab dan loyalitas belum maksimal. Dari aspek Aplikasi/Penerapan, desa Rian dan Desa Kapuak sudah memiliki SOP. Sedangkan ketelitian dan ketertiban kerjasama belum berjalan dengan baik. Faktor Pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintahan desa di Desa Rian Dan Desa Kapuak yaitu (1) faktor pendukung: (a) adanya pelatihan dari kecamatan, (b) peran kepala desa sebagai motivator, (c adanya dana desa, (d) adanya sarana dan prasarana. (2) Faktor penghambat yaitu (a) Kemampuan aparatur desa masih terbatas, (b) jumlah aparatur desa yang masih kurang, (c) tanggung jawab aparatur desa kurang. Rekomendasi yaitu perlu peningkatan SDM secara kualitas dan kuantitas, pembinaan berkala dan perlu penerapan displiner.