KOMPARASI INFORMATION TECHNOLOGY PROCUREMENT POLICY DI PEMERINTAHAN

Fahmy Asa

Abstract


Pemerintah melakukan Pengadaan Teknologi Informasi untuk mengakuisisi produk dan layanan Teknologi Informasi. Belanja TI pemerintah mengambil porsi signifikan dari anggaran pemerintah keseluruhan. Penerapan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) yang baik perlu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan pemerintah. Penelitian ini membandingkan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi di 3 (tiga) negara, yakni Indonesia, Australia, dan Singapura dengan mendasarkan pada prinsip kebijakan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) yang termuat dalam standar internasional ISO 20400. Prinsip yang termuat dalam ISO 20400 sustainable procurement antara lain adalah Akuntabilitas, Transparansi, Etika, Kepentingan Stakeholders (stakeholders interests), Respek terhadap Aturan Hukum dan Norma Internasional, Solusi Inovatif dan Transformatif, Fokus pada Kebutuhan, Integrasi, dan Global Cost. Hasil komparasi menunjukkan kesamaan dan perbedaan prinsip kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) di masing-masing negara. Prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh negara Australia dan Singapura diadopsi untuk dapat diterapkan di levelkebijakan di Indonesia.


Keywords


IT Procurement Policy; TIK; Kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi Pemerintah;

Full Text:

PDF

References


R. M. Harahap, “Analisis Permasalahan Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah: Pengalaman dari Pendampingan BPKP,” CommIT, vol. 1, no. 2, pp. 167–172, 2008.

A. C. R. and M. K. S. Moe, Carl Erik, “Limits of Public Procurement: Information Systems Acquisition,” Egov 2006, no. 2, pp. 281–292, 2006.

C. E. Moe and M. Newman, “The public procurement of IS - A process view,” Proc. Annu. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci., pp. 2158–2167, 2014.

H. Walker, J. Mayo, S. Brammer, A. Touboulic, and J. Lynch, “Sustainable Procurement: an International Policy Analysis of 30 Oecd Countries,” 5th Int. PUBLIC Procure. Conf., pp. 3556–3582, 2012.

Presiden RI, “Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” 2010.

Singapore. Civil Service College, “Value for Money in Singapore’s Government Procurement Regime,” Sixth Reg. Public Procure. Forum, pp. 1–10, 2010.

“Government Procurement.” [Online]. Available: http://www.mof.gov.sg/Policies/Government-Procurement. [Accessed: 16-Jan-2017].

I. Elaine, “Likert Scales and Data Analyses,” Qual. Prog., vol. 40, no. 7, 2007.




DOI: http://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/MJ9UW

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Informatika Mulawarman (JIM)

Editor Informatika Mulawarman Address:
ISSN 1858-4853 (Print) | ISSN 2597-4963 (Online)

Published by: Mulawarman University
Managed by : Computer Science Department - Faculty of CSIT 
Jl. Panajam Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 - Kalimantan Timur - Indonesia
E-mail: jim.unmul@gmail.com
OJS: http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM
Contact Person: Putut Pamilih W. (+6285246436015)


Creative Commons License
JIM by http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/index is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License