PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BONTANG

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  Pemerintah Kota Bontang serta untuk mengidentifikasi dan manganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Bontang dapat diketahui pada aspek akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, pada aspek transparansi (keterbukaan) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Kota Bontang dimulai dari tahap perencanaan yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), kemudian masuk dalam SIRUP dan diumumkan ke publik/pengguna/rekanan secara terbuka. Aspek partisipasi dalam keterlibatan unsur masyarakat luas dalam pengadaan barang/jasa yaitu  asosiasi pengusaha, Kadin, dan juga APH, serta Pokja yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Aspek supremasi hukum belum semua stakeholder patuh terhadap hukum yang berlaku.  Aspek efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sudah lebih berkualitas hal ini tercermin  dalam hal efektivitas maupun dalam hal efisiensinya. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Bontang adalah keterbatasan sumber daya, Perubahan aturan yang cepat sehingga pemahaman pelaku pengadaan harus cepat menyesuaikan. Infrastruktur jaringan internet yang masih belum maksimal mendukung pelaksnaan abarang/jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses ke sistem yang masih lambat.