IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR
Abstract
The results of the study show that the implementation of Situng's policy in the implementation of the 2019 presidential and vice presidential elections in East Kalimantan, in terms of communication, is very intense in carrying out Routine Coordination Meetings in every stage of the 2019 presidential and vice presidential elections. Internal communication, both in the form of guidance technical, coordination meetings, delivery of technical instructions, circulars, monitoring and others as well as communication with external parties as stakeholders are part of communication in implementing the Situng policy, then in terms of resources, operator readiness is of particular concern, such as the introduction and training for Situng operators as users in operating Situng. The readiness of the Situng supporting equipment itself includes budget allocations in its implementation that already exist, in terms of the attitude going well, this is proven in the 2019 Election in East Kalimantan Province both in Bontang City, West Kutai Regency and Paser Regency, there are no stages that are delayed or the existence of a re-voting, then in terms of the bureaucratic structure within the KPU institution is binding in this case the RI KPU carries out its duties and obligations in terms of making policies in the form of a KPU Regulation (PKPU) so that it is binding and also becomes a guideline for the provincial KPU as regional coordinator and Regency and City KPU as executor. The inhibiting factor for the implementation of the Situng policy is that the determination of Situng operators is constrained by the number of human resources which can only be taken from the technical implementation division. Suggestions in this study are that it is necessary to socialize changes in regulations at every level of communication with external parties as stakeholders, so that the purpose of using the application can be understood together, it takes understanding to KPPS regarding writing in the minutes of recapitulation results at the KPPS level, conducting special recruitment of supporting staff to support the implementation of Situng, which of course will be placed as a Scan, Entry, and Verifier operator.
Keyword : Situng Implementation, East Kalimantan 2019 Election
Full Text:
PDFReferences
Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. Jurnal Inspirasi, 10(1), 98–105.
Ahmad, I. (2015). Pilar demokrasi kelima: Politik uang: Realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten. Deepublish.
Budiardjo, M. (2014). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. -.
Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA).
Mulyanto, A. (2009). Sistem Informasi konsep dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1, 1–5.
Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.
Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Vol. 2). Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. (2011). Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.
Sutarman, B. (2012). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara, 77.
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses. Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.
Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center for Academic Publishing Service.
Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pustaka Yustisia.
Indonesia, R. (2015). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
Indonesia, R. (2017). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
Putusan-putusan
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
DOI: http://dx.doi.org/10.52239/jar.v9i2.6163
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Administrative Reform
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Administrative Reform (JAR)
pISSN: 2337-7542 | eISSN: 2615-6709
Organized and Published by Magister Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
W : http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/
E : jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Jurnal Administrative Reform (JAR) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.