PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: GAMBARAN TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sonny Sudiar

Abstract


Development of border area always becomes an interesting discussions, this is proved when development of border area issue becomes as a part of the national development plan. For Indonesia, border area has a strategic means, especially in defence-security side, economic-trade side, and social-cultural side. This article is an effort to describe the management of land border area in North Kalimantan. They were located in both Malinau and Nunukan district spreading in 17 sub-districts which are bordered with neighboring country Malaysia. The proximity distance enabled the interactions and transborder activities among the people in land border area. Border areas in North Kalimantan have a big potential to be developed as the central of growth area, so properly policy and management are required.


Full Text:

PDF

References


Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.

Koespramoedyo, Deddy. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus & Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan Akhir Penyusunan Database Kesejahteraan Rakyat Pasca DOB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Sudiar, Sonny. 2013. Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara, Pustaka Radja, Surabaya.

Sumarsono, Soni. 2012. Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara. BNPP, Jakarta.

_________.2012. Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara. BNPP, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Winarno, Budi. 2008. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Kencana, Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Administrative Reform (JAR)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.