Komparasi Information Technology Procurement Policy Di Pemerintahan

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30872/jim.v12i1.221

Keywords:

IT Procurement Policy, TIK, Kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi Pemerintah,

Abstract

Pemerintah melakukan Pengadaan Teknologi Informasi untuk mengakuisisi produk dan layanan Teknologi Informasi. Belanja TI pemerintah mengambil porsi signifikan dari anggaran pemerintah keseluruhan. Penerapan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) yang baik perlu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan pemerintah. Penelitian ini membandingkan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi di 3 (tiga) negara, yakni Indonesia, Australia, dan Singapura dengan mendasarkan pada prinsip kebijakan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) yang termuat dalam standar internasional ISO 20400. Prinsip yang termuat dalam ISO 20400 sustainable procurement antara lain adalah Akuntabilitas, Transparansi, Etika, Kepentingan Stakeholders (stakeholders interests), Respek terhadap Aturan Hukum dan Norma Internasional, Solusi Inovatif dan Transformatif, Fokus pada Kebutuhan, Integrasi, dan Global Cost. Hasil komparasi menunjukkan kesamaan dan perbedaan prinsip kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) di masing-masing negara. Prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh negara Australia dan Singapura diadopsi untuk dapat diterapkan di levelkebijakan di Indonesia.

Author Biography

  • Fahmy Asa, Universitas Gadjah Mada

    Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Program Studi S2 Teknik Elektro, Konsentrasi Teknologi
    Informasi, Fakultas Teknik

References

R. M. Harahap, “Analisis Permasalahan Pengadaan Infrastruktur TI Instansi Pemerintah: Pengalaman dari Pendampingan BPKP,” CommIT, vol. 1, no. 2, pp. 167–172, 2008.

A. C. R. and M. K. S. Moe, Carl Erik, “Limits of Public Procurement: Information Systems Acquisition,” Egov 2006, no. 2, pp. 281–292, 2006.

C. E. Moe and M. Newman, “The public procurement of IS - A process view,” Proc. Annu. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci., pp. 2158–2167, 2014.

H. Walker, J. Mayo, S. Brammer, A. Touboulic, and J. Lynch, “Sustainable Procurement: an International Policy Analysis of 30 Oecd Countries,” 5th Int. PUBLIC Procure. Conf., pp. 3556–3582, 2012.

Presiden RI, “Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” 2010.

Singapore. Civil Service College, “Value for Money in Singapore’s Government Procurement Regime,” Sixth Reg. Public Procure. Forum, pp. 1–10, 2010.

“Government Procurement.” [Online]. Available: http://www.mof.gov.sg/Policies/Government-Procurement. [Accessed: 16-Jan-2017].

I. Elaine, “Likert Scales and Data Analyses,” Qual. Prog., vol. 40, no. 7, 2007.

Downloads

Published

2017-02-12