IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA

Abstract

Bayu Wiratama, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. HM.
Jamal Amin, M.Si dan Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam serta
menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh
Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Sungai
Pinang Dalam belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendala
diantaranya yakni masih belum idealnya jumlah sumber daya manusia
pelaksana, adanya sikap keragu-raguan para pelaksana karena kebijakan
yang masih baru dan terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap
kondisi ekonomi, politik dan sosial. Adapun yang menjadi faktor
pendukung dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam adalah tingginya antusias
masyarakat dan adanya dukungan penuh Pemerintah Kota Samarinda
yang diwujudkan dalam bentuk pendanaan di APBD. Sementara yang
menjadi faktor penghambat ialah kondisi sumber daya manusia
pelaksana, belum baiknya pengelolaanya dan mengalami keterbatasan
pengetahuan dalam menggunakan perangkat teknologi.