PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Margaretha ., Adam Idris, Achmad Djumlani

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi,  DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat  dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD. 


Full Text:

PDF

References


Anonim, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, 2000, Penerbit Sinar Agung, Jakarta

______, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara

______, Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.

Agung Djojosoekarto,dkk, 2004, Membangun Kapasitas Fungsi Anggaran DPRD, Seknas Adkasi, Jakarta

Andi M, Rasyid, Muhamad Ryaas, 1999, Kajian Awal Birokrasi Pemerin-tahan Politik Orde Baru, Jakarta: YarsifWatampone.

Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Chema dan Ron Dinelli (UNCRD : 1981. Analysing Decentralization Policies in Developing Countries : a Political Economy Sage Publication, London.

Djojosoekarto, A, dkk. 2004. Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Jakarta: Saint Communication

Gie, The Liang, 1967, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI, Djilid I, Gunung Agung, Djakarta

Jimung, M. 2005. Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama

Kaho, J.R. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Krina, 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo. Jakarta.

Nawawi, Hadari. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada Press. Yogyakarta.6

Thoha, Mifftah, 1997. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Administrative Reform (JAR)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.