AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN

Enos Paselle, . Annivelorita, Sulis Setyawati, Teguh Riyanto, Ahmad Benni

Abstract


This study describes the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management from the village fund planning dimension and the village fund allocation dimensions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that the dimensions of village fund planning are carried out through village meetings and the dimensions of village fund allocation consider aspects of transparency and relevance of community needs.

Keywords: accountability, village fund allocation


Full Text:

PDF

References


Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah. PT. Semesta Rakyat Merdeka: Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta.

Mahmudi.2007. Manajmen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.

Miles, Mattew B. Dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama: Bandung.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” Bagian Pertama Edisi Revisi. PT. Mandar Maju: Bandung.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). PT. Mandar Maju: Bandung.

Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2014 tentang desa. Surabaya: Rona Publishing

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Administrative Reform (JAR)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.